Hari Raya Idul Fitri sudah menghitung hari, pembagian THR juga sudah semakin dekat. Telah saya bahas sebelumnya pada post Kupas Tuntas THR” tentang apa itu THR, perhitungan besaran THR, waktu pemberian THR, hukum yang mengatur mengenai pemberian THR, siapa saja yang berhak mendapat THR, dan serba-serbi THR lainnya. Lalu, apakah semua perusahaan wajib membagikan THR?
 

DEFINISI PENGUSAHA DALAM PEMBAGIAN THR

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan, THR wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Lantas siapakah yang disebut sebagai Pengusaha dalam Permenaker No.6/2016 ini?

  1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri,
  2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya,
  3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah di Indonesia wajib membayar THR, baik itu berbentuk perusahaan (PT, CV dll), perorangan, yayasan, atau badan hukum lainnya. Juga tidak ada pengecualian dalam kondisi apapun, misal perusahaan dalam kondisi sepi bahkan rugi, perusahaan tetap wajib memberikan THR bagi Pekerja/Buruh.
 

JIKA PENGUSAHA MENUNDA/TERLAMBAT MEMBAYAR THR

Pengusaha yang melakukan penundaan pembayaran THR atau dalam arti terlambat membayar THR kepada Pekerja/Buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar. Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR kepada Pekerja/Buruh.
 

JIKA PENGUSAHA TIDAK MEMBAYAR THR

Menurut Permen No. 6 Tahun 2016, keterlambatan pembayaran THR atau perbuatan pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun Pengusaha akan dikenai sanksi administratif apabila tidak membayar THR kepada Pekerja/Buruh.

Sanksi administratif tersebut berupa:

  1. teguran tertulis;
  2. pembatasan kegiatan usaha;
  3. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
  4. pembekuan kegiatan usaha.
     

POSKO THR

Jika memang ada pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran THR, baik THR tidak dibayar secara penuh atau malah tidak dibayar sama sekali, langkah pertama yang dapat ditempuh adalah dengan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan antara Pekerja/Buruh dan pengusaha, yang disebut dengan penyelesaian secara bipartit. Perselisihan hubungan industrial (antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha) wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Selain itu, Pekerja/Buruh juga bisa melapor ke Posko Satgas (Satuan Tugas) Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait masalah pembayaran THR. Tahun ini Posko  yang dinamakan Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Peduli Lebaran Tahun 2018 ini dibentuk oleh dinas masing-masing provinsi  dan kabupaten/ kota serta di tingkat Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (berdasarkan SE Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2018). Pembentukan Posko  ini pada dasarnya untuk menerima keluhan atau pengaduan langsung Pekerja/Buruh dan Pengusaha yang menghadapi masalah pembayaran THR.

Comments

:
:
:
: