Telah saya bahas sebelumnya pada post “Apakah NPWP Bisa Dihapuskan?”, bahwa menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 dan PER-38/PJ/2013, NPWP dapat dinon-efektifkan, bahkan dihapus. NPWP yang dinon-efektifkan akan membuat hak dan kewajiban Wajib Pajak ditangguhkan sementara waktu sampai nantinya NPWP tersebut diaktifkan kembali. Tentunya hal ini berbeda dengan NPWP yang dihapus. Penghapusan NPWP akan menghilangkan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak untuk selama-lamanya.
 

PENGERTIAN WP NON-EFEKTIF

Wajib Pajak Non Efektif, yaitu status yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk kewajiban menyampaikan SPT serta tidak akan dikenakan sanksi tertentu atas keterlambatan pembayaran pajak.
 

KRITERIA WP NON-EFEKTIF

Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak non-efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas
  • Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak
  • Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
  • Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP namun atas permohonan tersebut belum diterbitkan keputusan atau Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP dengan kriteria antara lain:
  1. Wajib Pajak Orang Pribadi wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan tidak berniat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah
  2. Orang Pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga atau tanggungan yaitu NPWP dengan kode cabang "001", "999", "998" dan seterusnya
  3. Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan NPWP atau
  4. Wajib Pajak yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.
     

KETENTUAN LAIN

  • Bagi Wajib Pajak berstatus Pusat tidak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak non-efektif apabila memiliki Cabang yang berstatus aktif.
  • Bagi Wajib Pajak berstatus PKP dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak non-efektif setelah dilakukan Pencabutan Pengukuhan PKP terlebih dahulu.
     

PERMOHONAN PENETAPAN WP NON-EFEKTIF

Penetapan Wajib Pajak non-efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, dan hanya dapat dilakukan oleh KPP. Pada saat pengajuan permohonan, Wajib Pajak wajib melampirkan:

  1. Formulir Permohonan Penetapan WP Non-Efektif
  2. Surat Pernyataan WP Non-Efektif

Pengajuan permohonan penetapan Wajib Pajak non-efektif juga dapat disampaikan melalui KP2KP. Prosesnya KP2KP akan menerbitkan Tanda Terima dan meneruskan berkas permohonan ke KPP paling lambat 1 hari kerja setelah permohonan diterima.

Jangka waktu penyelesaian permohonan penetapan Wajib Pajak non-efektif adalah paling lambat 5 hari kerja setelah BPS diterbitkan.

Ketika KPP melakukan penetapan maupun penolakan penetapan Wajib Pajak non-efektif, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, KPP akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak terkait.
 

PENETAPAN WP NON-EFEKTIF SECARA JABATAN

Penetapan Wajib Pajak non-efektif dapat dilakukan secara jabatan  apabila terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria Wajib Pajak non-efektif. Artinya penetapan Wajib Pajak non-efektif dapat ditetapkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak tanpa adanya permohonan dari Wajib Pajak sendiri. Penetapan Wajib Pajak non-efektif baik berdasarkan permohonan maupun secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi perpajakan. Wajib Pajak yang sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak non-efektif tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.
 

PENGAKTIFAN KEMBALI WP NON-EFEKTIF

Wajib Pajak non-efektif dapat diaktifkan kembali melalui permohonan Wajib Pajak dan secara jabatan, dan hanya dapat dilakukan oleh KPP. Pengaktifan kembali Wajib Pajak non-efektif dilakukan dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak non-efektif tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak non-efektif. Data dan/atau informasi tersebut antara lain:

  • Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali melalui Formulir Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
  • Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan
  • Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak
  • Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
  • Wajib Pajak diketahui/ditemukan alamatnya.

KPP akan melakukan penelitian administrasi perpajakan untuk mengetahui kebenaran data dan/atau informasi yang disebutkan di atas sebelum melakukan pengaktifan kembali Wajib Pajak non-efektif.

Comments

:
:
:
: