Pasti Anda mengetahui bahwa sejak terdaftarnya nama Anda sebagai pemegang kartu NPWP, sejak itulah hak dan kewajiban perpajakan efektif melekat pada Anda seumur hidup. Tidak seperti kartu identitas lain yang butuh diperbarui setelah jangka waktu tertentu, NPWP tidak memiliki masa kedaluwarsa. Tapi, tahukah Anda jika NPWP seseorang bisa dihapus atau dinon-efektifkan? Ya, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 dan PER-38/PJ/2013, NPWP dapat dinon-efektifkan, bahkan dihapus. Tentunya, penghapusan NPWP hanya boleh dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Untuk pembahasan mengenai NPWP non-efektif, dapat Anda baca pada post Menjadi NPWP Non-Efektif, Bagaimana Caranya?

Penghapusan NPWP dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak sendiri (self assessment system) maupun secara jabatan. Penghapusan NPWP atas permohonan Wajib Pajak sendiri bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu: melalui pengajuan penghapusan secara manual/tertulis atau melalui aplikasi e-Registration. Lebih jelasnya akan saya bahas satu-persatu di bawah ini.
 

KRITERIA PENGHAPUSAN NPWP

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-20/PJ/2013, penghapusan NPWP hanya boleh dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). yaitu :

  • Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
  • Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran;
  • Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  • Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
  • Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  • Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan badan dan telah menghentikan kegiatan usahanya;
  • Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
  • Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya;
  • Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami;
  • Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP;
  • Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;atau
  • Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
     

PENGHAPUSAN NPWP SECARA TERTULIS

Permohonan penghapusan NPWP dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis. Permohonan secara tertulis dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan NPWP. Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan NPWP harus melengkapi formulir penghapusan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan, antara lain:

  • Untuk orang pribadi yang meninggal dunia: surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris;
  • Untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya: dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  • Untuk bendahara pemerintah: dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara;
  • Untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP: surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki;
  • Untuk Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP: fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami;
  • Untuk Wajib Pajak badan: dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila penghapusan NPWP terkait dengan Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia, maka permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta warisan.

Permohonan secara tertulis dapat disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan cara:

  • Langsung ke KPP atau melalui KP2KP. Apabila permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP, maka KP2KP akan meneruskan permohonan penghapusan NPWP ke KPP;
  • Melalui pos; atau
  • Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

KPP akan memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. Namun apabila permohonan dan syarat dinyatakan tidak lengkap, maka:

  • Jika disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak: permohonan akan dikembalikan kepada Wajib Pajak
  • Jika permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir: KPP akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.
     

PENGHAPUSAN NPWP MELALUI APLIKASI E-REGISTRATION

Cara kedua untuk mengajukan penghapusan NPWP atas permohonan Wajib Pajak sendiri (self assessment system) adalah dengan menggunakan Formulir Penghapusan NPWP secara elektronik dengan mengisi form tersebut pada aplikasi e-Registration. Permohonan penghapusan NPWP melalui aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital oleh Wajib Pajak sendiri dan mempunyai kekuatan hukum.

Langkah berikutnya setelah pengisian Formulir Penghapusan NPWP pada aplikasi e-Registration adalah Wajib Pajak harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/ tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Dokumen yang disyaratkan sama dengan dokumen yang disyaratkan pengajuan secara tertulis (Cek rincian di atas). Pengiriman dokumen dapat dilakukan dengan cara melakukan upload softcopy dokumen melalui aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.

Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. Namun apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah pengajuan permohonan penghapusan secara elektronik maka permohonan penghapusan tersebut dianggap tidak diajukan.
 

PENGHAPUSAN NPWP SECARA JABATAN

Penghapusan NPWP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi. Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka penghapusan NPWP secara jabatan, dilakukan apabila:

  • Terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif;
  • Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan penghapusan NPWP.
     

KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP

Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi dalam rangka penghapusan NPWP, KPP memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP yang disampaikan oleh Wajib Pajak, tentunya dengan pertimbangan sebagai berikut:

  1. Utang pajak;
  2. Proses hukum atau proses administrasi berupa:
    1. Pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP;
    2. Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP;
    3. Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP;
    4. Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP;
    5. Pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP; dan
    6. Peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
  3. Status seluruh NPWP cabang Wajib Pajak, dalam hal penghapusan NPWP dilakukan terhadap NPWP pusat.

Keputusan dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWP atau penerbitan Surat Penolakan Penghapusan NPWP. Surat Keputusan Penghapusan NPWP diterbitkan dalam hal:

  1. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi penghapusan NPWP;
  2. Tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi:
    1. Penagihannya sudah daluwarsa;
    2. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;atau
    3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;
  3. Tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi
  4. Seluruh NPWP cabang Wajib Pajak telah dihapus, dalam hal penghapusan NPWP dilakukan terhadap NPWP pusat.

Surat Penolakan Penghapusan NPWP diterbitkan dalam hal:

  1. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penghapusan NPWP;atau
  2. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi penghapusan NPWP, namun:
    1. terdapat utang pajak;
    2. terdapat proses hukum atau proses administrasi
    3. terdapat NPWP cabang yang belum dihapus, dalam hal penghapusan NPWP dilakukan terhadap NPWP pusat.

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWP dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru, apabila diketahui:

  1. Wajib Pajak melunasi utang pajak;
  2. proses hukum atau proses administrasi telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  3. seluruh NPWP cabang Wajib Pajak telah dihapus, dalam hal permohonan penghapusan NPWP diajukan terhadap NPWP pusat
     

JANGKA WAKTU PENERBITAN KEPUTUSAN

Penghapusan NPWP dilakukan melalui dua cara yaitu verifikasi atau pemeriksaan. Penghapusan NPWP atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi, apabila penghapusan tersebut dilakukan terhadap kriteria-kriteria seperti disebutkan di atas. Penghapusan NPWP terhadap Wajib Pajak selain kriteria tersebut di atas dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

  • Setelah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi, penerbitan keputusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama:
  • 6 bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi; atau
  • 12 bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak badan.

Apabila jangka waktu telah terlampaui dan KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu berakhir.

Comments

:
:
:
: