Tak peduli apapun pekerjaan Anda, apakah Anda seorang karyawan, wiraswasta (entrepreneur), tenaga ahli (konsultan, arsitek, dokter, dsb) atau bahkan investor asalkan Anda mendapat penghasilan di Indonesia, maka Anda wajib pula membayar pajak penghasilan di negeri tercinta ini. Perbedaannya adalah selain di besaran pajak dan tarif pajak yang berbeda-beda, tentu saja ada pada jenis Pajak Penghasilan dan kewajiban perpajakan Anda sendiri.
 

DEFINISI WAJIB PAJAK

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya Anda mengerti dahulu apa definisi Wajib Pajak menurut UU KUP di Indonesia:

Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai UU KUP ini wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak tersebut akan diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
 

DEFINISI NPWP

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Contohnya: 01.234.567.8-911.000. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dmilikinya. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.
 

WAJIB ATAU TIDAK MEMILIKI NPWP?

Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah:

  • WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  • WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, yang jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
  • WP Badan.
  • Berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Sedangkan Wajib Pajak yang boleh untuk tidak melaksanakan kewajiban di atas adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, danmemperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib Pajak tersebut juga tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
 

PTKP

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016, batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :

  • Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
  • Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
  • Rp 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)
  • Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Sebagai contohnya: Andre, sudah menikah dan memiliki 2 anak. Istri tidak bekerja dan gaji Andre sebesar Rp 5.000.000/bulan. Maka gaji setahun Andre terhitung masih di bawah PTKP, dengan rincian sebagai berikut:

Gaji setahun Andre: Rp 5.000.000 x 12 = Rp 60.000.000 + THR (Rp 5.000.000) = Rp 65.000.000

PTKP Andre (K/2): Rp 54.000.000 + Rp 4.500.000 (istri) + Rp 4.500.000 x 2 (2 anak) = Rp 67.500.000

Karena memiliki penghasilan di bawah PTKP, maka Andre tidak wajib memiliki NPWP dan tidak wajib pula untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
 

BATAS WAKTU PENDAFTARAN NPWP

Setelah memahami apa itu NPWP, siapa saja yang harus memiliki NPWP, topik bahasan kita selanjutnya beralih ke kapankah Anda wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP?

  • Jika Anda adalah WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, batas waktu pendaftaran adalah paling lama 1 bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.
  • Jika Anda adalah WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, yang jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), maka batas waktu pendaftaran NPWP adalah paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
  • Batas waktu pendaftaran NPWP Badan adalah paling lama 1 bulan setelah saat pendirian.

Comments

:
:
:
: