Idul Fitri sudah dekat. Berbicara tentang Idul Fitri ada satu hal yang sudah dinanti-nanti oleh hampir seluruh karyawan di Indonesia. Apakah itu? Tentu saja hal itu adalah THR atau Tunjangan Hari Raya. Lalu apa sebenarnya THR, bagaimana perhitungannya, dan apakah ada Undang-Undang yang mengatur tentang THR? Mari langsung saja kita kupas tuntas di bawah ini!


DEFINISI THR

THR diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Secara lengkap THR seharusnya disebut sebagai THR Keagamaan yaitu: “pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan”.

Hari Raya Keagamaan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut adalah  Hari Raya Idul Fitri untuk Pekerja beragama Islam, Hari Raya Natal untuk Pekerja beragama Katolik dan Protestan, Hari Raya Nyepi untuk Pekerja beragama Hindu, Hari Raya Waisak untuk Pekerja beragama Buddha, dan Hari Raya Imlek untuk Pekerja beragama Konghucu. Kadang beberapa perusahaan tidak mau membagi THR berdasarkan golongan-golongan agama dan membagikannya secara serentak berdasarkan mayoritas agama pegawainya, misal pada saat Idul Fitri. Hal ini tidak menjadi masalah asalkan tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kesepakatan bersama antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.

THR wajib dibagikan satu kali dalam satu tahun, namun apabila Hari Raya Keagamaan yang sama terjadi lebih dari satu kali dalam satu tahun maka perusahaan harus tetap membagikan THR sesuai dengan pelaksanaan Hari Raya Keagamaan tersebut.


MASA KERJA PEKERJA YANG BERHAK MENDAPATKAN THR

THR wajib diberikan kepada pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus menerus atau lebih di perusahaan. Tentunya perhitungan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan lebih dari satu tahun berbeda. Jika pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun mendapatkan THR sebesar upah satu bulan, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun mendapatkan THR dengan perhitungan: Masa kerja (bulan) x upah per bulan / 12 (bulan) .

Masa Kerja THR Nominal THR
1-12 bulan Ya Masa kerja (bulan) x upah per bulan / 12
>12 bulan Ya Upah per bulan


BESARAN THR

Definisi upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR dapat berbeda-beda tergantung kebijakan perusahaan. Perusahaan boleh menggunakan salah satu besaran berikut sebagai dasar perhitungan THR yang dibagikan, antara lain:

  1. Hanya gaji pokok tanpa tunjangan (clean wages)
  2. Gaji pokok dan tunjangan tetap

Tentunya Anda harus membedakan besaran upah pokok, tunjangan dan take home pay yang dibagikan kepada karyawan. Dalam take home pay biasanya sudah terkandung tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap dan pengurangan-pengurangan tertentu, seperti: BPJS dan JHT (pension fund) yang menjadi kewajiban karyawan, dll. Lalu berapa besar seharusnya upah pokok yang diatur oleh Undang-Undang? Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, besarnya gaji atau upah pokok minimal adalah sebesar 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Berikut beberapa contoh perhitungan THR sebagai ilustrasi:

Nama Pegawai Masa Kerja Gaji Pokok/ bulan Tunjangan tetap THR Nominal THR Keterangan
Donny 2 tahun 5.000.000 500.000 Ya 5.000.000 Jika THR berdasarkan Gaji Pokok saja
Donny 2 tahun 5.000.000 500.000 Ya 5.500.000 Jika THR berdasarkan Gaji Pokok+Tunjangan Tetap
David 7 bulan 5.000.000 500.000 Ya 2.916.667 Jika THR berdasarkan Gaji Pokok saja
David 7 bulan 5.000.000 500.000 Ya 3.208.333 Jika THR berdasarkan Gaji Pokok+Tunjangan Tetap


BENTUK PEMBERIAN THR
THR hanya dapat diberikan dalam bentuk uang Rupiah saja. Jika perusahaan memberikan voucher, sembako, parcel, kado atau hadiah lainnya, maka pemberian tersebut tidak dapat dihitung sebagai THR.


PAJAK THR

THR merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun tentunya tidak semua orang yang menerima THR akan dipotong PPh tersebut. Lalu kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan THR yang dipotong PPh 21 atau tidak?

THR tidak dikenakan pajak apabila THR, gaji dan tunjangan yang diterima pekerja (setelah dipotong biaya jabatan dan pengurang lain yang diperbolehkan oleh Pajak) dalam satu tahun kurang dari Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu sebesar Rp 54.000.000.


WAKTU PEMBERIAN THR

THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari atau seminggu sebelum Hari Raya Keagamaan. Sebagai contoh apabila Hari Raya Idul Fitri 2018 jatuh pada tanggal 15 Juni 2018, maka perusahaan harus memberikan THR kepada pekerja paling lambat tanggal 8 Juni 2018.


THR BAGI PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI ATAU MENGALAMI PHK

Seringkali menjadi perdebatan tentang apakah pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri (resign) dalam waktu yang cukup dekat dengan Hari Raya Keagamaan berhak mendapatkan THR? Lalu bagaimana dengan pekerja yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh perusahaan dengan waktu yang cukup dekat dengan Hari Raya Keagamaan, apakah pekerja tersebut juga berhak mendapatkan THR?

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 Pasal 7 membahas tentang pertanyaan-pertanyaan di atas, dengan bunyi sebagai berikut:

  1. Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan.
  2. THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh Pengusaha.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, yang berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.

Ya, pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak berhak menerima THR meskipun waktu pengunduran dirinya dekat dengan Hari Raya Keagamaan. Sedangkan pekerja yang mengalami PHK oleh perusahaan berhak menerima THR apabila PHK dilakukan 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.


DENDA DAN SANKSI BAGI PERUSAHAAN

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 juga mengatur tentang denda dan sanksi bagi perusahaan yang meliputi:

  1. Keterlambatan pembayaran THR. Denda bagi perusahaan adalah sebesar 5% kali besaran THR.
  2. Sanksi administratif apabila perusahaan tidak membayar THR kepada pekerja. Sanksi ini dapat berupa: teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, bahkan pembekuan kegiatan usaha (seperti diatur dalam Pasal 59 ayat (2) jo. Pasal 59 ayat (1) huruf a PP Pengupahan).

Tentu saja, perusahaan akan lebih rugi secara finansial apabila tidak memberikan THR sesuai dengan besaran dan waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Sumber:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, No: KEP-49/MEN/IV/2004

Comments

:
:
:
: